Badan Publik Hambat Informasi Bisa Dipidana

Berita Purbalingga, 31 Maret 2010
PURBALINGGA (RSP) – Menghalang-halangi atau menutupi informasi yang seharusnya bisa diakses publik ternyata termasuk tindak kriminal yang bisa dipidanakan. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sanksi pidana ini bisa menjebloskan pelakunya hingga 3 tahun penjara atau denda hingga 20 juta rupiah.

”Terutama informasi yang jika tidak disampaikan akan merugikan publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, kebijakan publik dan segala informasi yang seharusnya harus diketahui dan mudah diakses publik,” jelas Komisioner Komisi Informasi Pusat Jakarta, Dono Prasetyo, saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Bakohumas di Ruang Ardi Lawet Setda Purbalingga, Selasa (30/3).

Dono menambahkan delik pidana dalam UU KIP bersifat delik aduan. Artinya, setiap ada aduan masyarakat atau kelompok masyarakat terkait pelanggaran UU KIP oleh Badan Publik, sudah bisa diproses secara hukum. Baca lebih lanjut

PASLON CABUP/CAWABUP TANDATANGANI IKRAR DAMAI

Berita Purbalingga, 30 Maret 2010

Tiga Cabup/Cawabup dan tim sukses, ikrar bersama Pemilukada Damai. Foto : Hr-RSP

PURBALINGGA – Tiga pasang calon bupati/wakil bupati Purbalingga melakukan penandatanganam ikrar damai pemilukada 2010. Penandatanganan Ikrar Damai Pemilukada dilanjutkan dengan penandatanganan Peresmian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Dua agenda terkait pemilu kepala daerah bupati/wakil bupati Purbalingga tersebut berlangsung di pendopo Dipokusumo, Selasa (30/3).

Kapolres Purbalingga AKBP Ruslan Effendi mengatakan, adanya pemilu kepala daerah diibaratkan lampu bagi para laron. Yang dimaksud laron adalah para pelaku kejahatan dan kriminal.

Sehingga pemilukada ini sering dimanfaatkan oleh penjahat untuk beraksi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terjadap keamanan.
“Ada kerawanan yang perlu diwaspadai. Seperti kasus perampokan toko emas Samiaji dan beberapa kasus perampasan uang. Bahkan di tahun 2010 ini, Polres Purbalingga menangani tiga kasus uang palsu,” kata Kapolres. Baca lebih lanjut

Disperindagkop Sertifikasi 1.075 Tanah UMKM

Berita Purbalingga, 30 Maret 2010

Wabup Heru Sudjatmoko serahkan sertifikat tanah bagi pelaku UMKM - Foto : Hr-RSP

PURBALAINGGA (RSP) – Pemerintah kabupaten Purbalingga, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Purbalingga, selama 5 tahun terakhir melaksanakan program sertifikasi hak atas tanah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pada tahun anggaran 2009 lalu, Disperindagkop berhasil mensertifikatkan 1.075 bidang tanah milik pelaku UMKM. Dari jumlah itu, sebanyak 388 buah sertifikat telah berhasil diselesaikan dan diberikan secara simbolis pada Selasa siang (30/3) di pendopo Cahyana. Sisanya masih dalam proses di Badan Pertanahan dan diharapkan selesai seluruhnya pada Juli mendatang.

Kepala Disperindagkop Bambang D Sumarsono menuturkan program sertifikasi atas tanah merupakan program keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM. Kepada mereka yang akan mensertifikatkan tanahnya diberikan subsidi Rp. 500 ribu. Baca lebih lanjut

UN SLTP diikuti 13.388 Siswa

Berita Purbalingga, 29 Maret 2010

PURBALINGGA (RSP) – Puluhan ribu siswa SLTP, pada Senin (29/3) pagi tadi mulai melaksanakan ujian nasional (UN) hari pertama. Sedikitnya terdapat 13.388 orang siswa yang masuk dalam daftar nominatif tetap (DPT) propinsi. Mereka tersebar di 13 subrayon dengan sekolah penyelenggara lebih dari 118 sekolah.
Masing-masing subrayon tersebut adalah  subrayon I di SMPN 1 Purbalingga,  subrayon II SMPN 2 Kalimanah, subrayon III SMPN 1 Padamara. Subrayon IV SMPN 1 Bojongsari, subrayon V SMPN 1 Bobotsari. Subrayon VI SMPN 1 Karangreja, subrayon VII MTs Negeri Karanganyar.
Selain itu terdapat di subrayon VIII SMPN 1 Karangmoncol, subrayon IX SMPN 2 Rembang. Subrayon X SMPN 1 Kaligondang, subrayon XI  SMPN 1 Pengadegan. Ditambah subrayon XII SMPN 2 Kemangkon dan terakhir subrayon XIII di SMPN 1 Bukateja.
“Penentuan subrayon berdasarkan pertimbangan letak wilayah untuk mempermudah distribusi soal,” kata Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Purbalingga, Subeno SE, Minggu (28/3) saat distribusi soal ke subrayon di Dinas Pendidikan. Baca lebih lanjut

Istri PNS Boleh Ikut Kampanye

Berita Purbalingga, 29 Maret 2009.

PURBALINGGA (RSP) – Netralitas PNS hanya melekat pada diri seorang PNS, sedangkan istri dan keluarganya tidak termasuk dalam aturan netralitas tersebut. Sehingga istri PNS boleh mendukung dan terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati.

Anggota KPUD Purbalingga Sri Wahyuni menjelaskan hal ini dalam sosialisasi pemilukada yang diselenggarakan TP PKK Purbalingga kerjasama dengan KPUD Purbalingga, berlangsung di graha Srikandi, Senin (29/3).
Dituturkan Sri Wahyuni, seringkali netralitas PNS digeneralisasikan dengan seluruh anggota keluarga, sehingga istri dan anak PNS seringkali tidak mau terlibat kampanye.

Sementara ketua TP PKK Purbalingga Hj Ina Triyono dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu kepada daerah 2010. Baca lebih lanjut

Penerimaan SPT tahunan 2010, diprediksi menurun.

Berita Purbalingga, 27 Maret 2010.

Petugas KPP Purbalingga menerima SPT Tahunan dari sejumlah Wajib Pajak. (Foto : Hr-RSP)

PURBALINGGA (RSP) – Penerimaan setoran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT  Tahunan PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2009, hingga batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2010 diprediksi menurun. Hal ini disebabkan karena mulai tahun pajak 2009, SPT Tahunan tidak lagi dikirim ke alamat wajib pajak. Tahun ini, wajib pajak diharuskan mengambil sendiri formulir itu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.
“Tahun lalu penerimaan SPT tahunan pph keseluruhan di wilayah kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga mencapai 22.200 wajib pajak. Terdiri dari WP Badan 1.166 dan WP Orang Pribadi 21.034 atau 71,12 % dari WP terdaftar. Tahun ini (2010,red) kami perkirakan ada penurunan kalau dihitung berdasarkan batas akhir penyetoran,” kata Nurochman Agus Hartono, Kasi Pelayanan pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purbalingga, Sabtu (27/3). Baca lebih lanjut

Pemilukada Jangan Diwarnai Anarkhis

Berita Purbalingga, 26 Maret 2010

No. 1 : BBS-Jaya No. 2 : Heru-Kento No. 3 : Singgih-Setyaningrum

PURBALINGGA (RSP) – Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si meminta kepada para calon bupati dan wakil bupati serta pendukungnya untuk bisa menahan diri. Pasangan yang kalah harus dengan legawa bisa menerima kekalahannya, begitu juga pasangan yang menang jangan takabur. “Pasangan yang kalah jangan mengerahkan massa yang dapat berbuat anarkhisme,” kata Bupati Triyono BS ketika menyampaikan sambutan pada acara pengundian nomor urut pasangan calon bupati/wakil bupati di gedung Bina Sejahtera, Jum’at sore (26/3).
Menurut Bupati, pemilukada harus dilakukan secara demokratis dan bermartabat. Pasangan yang kalah, jika memang tidak puas gunakan jalur hukum dan sesuai aturan yang benar. “Tindakan anarkhis justru akan bisa mengotori pelaksanaan demokrasi itu sendiri,” kata Bupati Triyono.
Dibagian lain Bupati juga meminta segenap warga masyarakat Purbalingga untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat pada hari pencoblosan Minggu 18 April 2010 mendatang. “Gunakan hak pilih warga masyarakat, karena satu suara sangat bermakna dan menentukan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati. Baca lebih lanjut