Badan Publik Hambat Informasi Bisa Dipidana

Berita Purbalingga, 31 Maret 2010
PURBALINGGA (RSP) – Menghalang-halangi atau menutupi informasi yang seharusnya bisa diakses publik ternyata termasuk tindak kriminal yang bisa dipidanakan. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sanksi pidana ini bisa menjebloskan pelakunya hingga 3 tahun penjara atau denda hingga 20 juta rupiah.

”Terutama informasi yang jika tidak disampaikan akan merugikan publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, kebijakan publik dan segala informasi yang seharusnya harus diketahui dan mudah diakses publik,” jelas Komisioner Komisi Informasi Pusat Jakarta, Dono Prasetyo, saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Bakohumas di Ruang Ardi Lawet Setda Purbalingga, Selasa (30/3).

Dono menambahkan delik pidana dalam UU KIP bersifat delik aduan. Artinya, setiap ada aduan masyarakat atau kelompok masyarakat terkait pelanggaran UU KIP oleh Badan Publik, sudah bisa diproses secara hukum. Baca lebih lanjut

Iklan