Dua Radio Milik Pemkab Segera Menjadi LPPL

Berita Purbalingga, 15 Mei 2010

PURBALINGGA (RSP) – Dua radio milik pemerintah kabupaten Purbalingga yakni Radio Ardi Lawet (96,3 Fm) dan Radio Suara Perwira (AM 1215 Khz) dalam waktu dekat menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Perubahan status kelembagaan radio dari yang sekarang menjadi LPPL untuk memenuhi amanat Undang Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah  No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Kepala Bagian Humas Setda Purbalingga Drs Muhamad Nurhadi MM mengatakan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) keduanya, telah dibahas dalam pertemuan antara bagian Humas dengan bagian Hukum dan Ham di ruang rapat bagian Hukum dan Ham, Sabtu (15/5).

Rapat itu juga dihadiri pejabat dari Dishubkominfo, DPPKAD, Inspektorat serta bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.

“Draf raperda kedua radio, telah kami rapatkan bersama unsur terkait sebelum diajukan ke DPRD. Hal ini kami lakukan agar pengelolaan keduanya mendapat kepastian hukum. Karena untuk mengurus perijinan, salah satu persyaratanya harus berbadan hukum. kami memilih LPPL dan segera akan diperdakan,” katanya.

Apabila raperda LPPL tersebut nantinya disetujui dewan menjadi perda, maka akan menjadi dasar mengurus perijinan radio ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Setelah itu tahap berikutnya membentuk dewan pengawas oleh DPRD dan selanjutnya dewan pengawas akan memilih dewan direksi. Dewan direksi inilah yang nantinya akan mengelola Radio Ardi Lawet dan RSP menjadi radio publik yang independent dan professional.

Sebelumnya pengelolaan Radio Ardi Lawet didasarkan pada Peraturan Bupati No. 48 tahun 2006 tentang Pendirian LPPL Radio Ardi Lawet Fm dan Radio Suara Perwira berdasar Peraturan Bupati No. 49 tahun 2006 tentang Pendirian LPPL RSP.

“Rencananya draf raperda LPPL itu akan diserahkan oleh Bupati kepada anggota dewan untuk dibahas DPRD pada 26 Mei 2010, bersama lima raperda lainnya. Acaranya telah diagendakan oleh Setwan,” terang Nurhadi.

Lima raperda lainnya yang akan diserahkan Yakni Raperda Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, Raperda Kependidikan, Raperda Retribusi Dokumen Kependudukan, Raperda Jaminan Kesehatan Daerah dan Raperda Pencabutan perda No. 3 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.(Hr-RSP)

2 thoughts on “Dua Radio Milik Pemkab Segera Menjadi LPPL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s