Tekan Kelesuan Kinerja, Pemkab Batasi PNS Berhutang

Berita Purbalingga, 10 April 2010

Gambar Ilustrasi (Doc)

PURBALINGGA (RSP) – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Purbalingga ditengarai terlilit pinjaman atau hutang di berbagai lembaga keuangan, bank maupun koperasi. Persoalan ini menjadi pelik karena sebagian ada yang harus berurusan dengan aparat berwajib dan berpotensi berpengaruh pada kinerja mereka.

Karena itu, Pemkab Purbalingga melalui SK Bupati yang ditandatangani Triyono Budi Sasongko (SK No 800/2699 tanggal 30 Maret 2010) meminta kepada para pimpinan SKPD untuk selektif dalam memberikan rekomendasi kepada PNS maupun pagawai tidak tetap (PTT) yang akan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan bank ataupun non bank.

Sekda Purbalingga Subeno mengatakan rekomendasi pimpinan SKPD harus mempertimbangkan kemampuan mengangsur serta kewajaran sisa gaji yang digunakan untuk keperluan keluarga PNS yang bersangkutan.

Terbitnya SK tersebut diharapkan meminimalisasi kasus hutang piutang bermasalah yang mengganggu kinerja karena PNS harus berurusan dengan pihak terkait. Namun demikian efektifitasnya dipertanyakan karena tanpa rekomendasi pimpinan pun, beberapa lembaga keuangan dan bank tetap bisa melayani PNS, misalnya melalui pemberian kartu kredit dan hutang barang melalui perusahaan leasing. (Hms/Hr-RSP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s