Reformasi Birokrasi Dengan SPIP

Berita Purbalingga, 08 April 2010

PURBALINGGA (RSP) – Kasus-kasus korupsi, mark up anggaran hingga makelar kasus yang menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini seolah baru terkuak setelah adanya kontrol dari media massa atau lembaga pengawasan independen lainnya. Padahal dalam internal lembaga pemerintahan sendiri sudah ada pengawasan yang dilakukan mulai dari atasan hingga struktur terbawah, yang disebut SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

“Kalau dulu ada waskat atau pengawasan melekat, sekarang ada SPIP. Ada banyak perbedaan, antara lain penanggungjawab pelaksanaan Waskat hanya atasan, tetapi kalau SPIP seluruh pegawai dalam organisasi keperintahan itulah penanggungjawabnya. Inilah sebabnya sekarang istilahnya bukan pengawasan tapi pengendalian,” papar Suwarno, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah saat menjadi pembicara di hadapan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Purbalingga dalam Sosialisasi SPIP di Ruang Ardi lawet Setda Purbalingga, Kamis (8/4).

Menurut Suwarno, SPIP diharapkan mampu menjawab kelemahan waskat yang pernah diterapkan di masa Orde Baru (Orba). Waskat yang lebih ditekankan pada pengawasan oleh atasan dengan pengawasan fungsional seringkali memunculkan istilah ABS atau Asal Bapak Senang. Bekerja saat ada pengawasan dari atasan, atau sesuai keinginan atasan yang berarti justru memunculkan peluang KKN. Sementara SPIP, menurut Warno pelaksanaanya melibatkan seluruh pegawai dengan penilian resiko.

“Kami berharap bapak dan ibu tidak pesimis dengan penerapan SPIP ini. Mengacu pada visi misi Bapak Presiden SBY, salah satu prioritasnya saat ini adalah reformasi birokrasi. Dengan menerapkan SPIP ini, kita semua bisa memulai reformasi birokrasi mulai dari lingkungan kerja terkecil kita dulu,” ujar Daryono, salah satu pembicara dari BPKP Provinsi Jateng lainnya.

Sosialisasi SPIP gencar dilakukan sebagai upaya mendukung aplikasi PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis dan pendampingan langsung dari BPKP Prov. Jateng.

Lawatan BPKP Prov Jateng di Purbalingga ini menjadi rangkaian sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan di Wonosobo. Sementara kabupaten lain seperti Purworejo dan Kebumen telah sampai pada tahap tindak lanjut dan didampingi secara all out oleh BPKP Prov. Jateng selama kurun dua tahun terakhir. (encie/Hr-RSP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s