Badan Publik Hambat Informasi Bisa Dipidana

Berita Purbalingga, 31 Maret 2010
PURBALINGGA (RSP) – Menghalang-halangi atau menutupi informasi yang seharusnya bisa diakses publik ternyata termasuk tindak kriminal yang bisa dipidanakan. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sanksi pidana ini bisa menjebloskan pelakunya hingga 3 tahun penjara atau denda hingga 20 juta rupiah.

”Terutama informasi yang jika tidak disampaikan akan merugikan publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, kebijakan publik dan segala informasi yang seharusnya harus diketahui dan mudah diakses publik,” jelas Komisioner Komisi Informasi Pusat Jakarta, Dono Prasetyo, saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Bakohumas di Ruang Ardi Lawet Setda Purbalingga, Selasa (30/3).

Dono menambahkan delik pidana dalam UU KIP bersifat delik aduan. Artinya, setiap ada aduan masyarakat atau kelompok masyarakat terkait pelanggaran UU KIP oleh Badan Publik, sudah bisa diproses secara hukum.

Obyek sengketa yang bisa menjadi aduan diantaranya penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian, tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya tidak wajar dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Dono melanjutkan, yang dimaksud badan publik itu mencakup semua lembaga atau organisasi yang memiliki informasi publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, partai politik dan bahkan organisasi non pemerintah yang menerima dana APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri.

”Tapi tetap ada informasi yang dikecualikan atau boleh tetap dirahasiakan, artinya tidak bisa diakses publik karena alasan tertentu seperti membahayakan. Prinsip pengecualian ini harus bersifat ketat karena perlu melalui tahap pengujian, yakni uji konsekuensi bahaya dan uji kepentingan publik,” imbuh mantan jurnalis Kantor Berita Radio 68H Jakarta ini mantap.

Informasi yang dirahasiakan juga harus memenuhi prinsip terbatas, artinya alasan pengecualian hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan memperhatikan jangka waktu pengecualian.

”Informasi yang bisa dirahasiakan, bisa juga suatu ketika bebas diakses publik atau bersifat terbuka. Sebagai contoh saldo rekening bank seseorang secara umum bersifat rahasia. Tapi beda cerita dalam kasus Gayus Tambunan, PNS Ditjen Pajak golongan III/a yang di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Masyarakat harus tahu, karena hal ini tidak wajar dan uang itu diduga kuat terkait kasus markus pajak Rp 28 miliar,” papar lulusan Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga tahun 1990 yang asli putra daerah Purbalingga itu. (cie/Hr-RSP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s