Akhir 2011, TI Pemerintah Wajib gunakan Open Source Software.

Berita Purbalingga, 09 Maret 2010

Mari pakai FOSS !!

PURBALINGGA (RSP) – Pada akhir tahun 2011, semua perangkat Tehnologi Informasi (TI) pemerintah wajib menggunakan perangkat lunak Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi dan legal.

Penggunaan FOSS berlisensi dan legal ini, untuk menggantikan perangkat lunak ilegal yang saat ini masih banyak digunakan. Selain untuk penghematan anggaran, juga untuk menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

“Kita sebagai aparat pemerintah harus menjadi contoh penegakan undang undang hak cipta. Sehingga perangkat TI yang kita gunakan harus memenuhi aturan yang disyaratkan dalam undang undang itu,” tutur Riki Arif Gunawan, Kasubdit Perangkat Lunak pada Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam acara sosialisasi FOSS di Oproom Graha Adiguna Setda Purbalingga, Selasa (9/3).

Menurut Riki Arif, dalam Surat Edaran Menpan Nomor SE/01/M.PAN/3/2009, diperintahkan kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, untuk mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia. Dan agar anggaran operasional pemerintah dapat dihemat maka kepada instansi pemerintah diwajibkan menggunakan perangkat lunak open source.

“Pemerintah, melalui Menpan telah menetapkan waktu untuk melakukan migrasi dari software proprietary (berbayar) dan kebanyakan masih ilegal, menjadi software open Source paling lambat 31 Desember 2011. Setelah itu, apabila TI instansi pemeritah masih menggunakan software ilegal maka penggunanya dapat dijerat pidana penyalahgunaan hak cipta,” tegas Riki.

Riki Arif menambahkan dirinya menyambut baik apa yang dilakukan pemkab dalam menindaklanjuti SE Menpan itu. Dirinya berharap melalui sosialisasi diharapkan agenda pentahapan legal software dapat tercapai.

Sementara itu, Staf pengajar Program Tehnik Informatika Unsoed Purwokerto Nurul Hidayat mengakui masih banyak kendala dalam penerapan FOSS di Indonesia. Hambatan utama pemanfaatan FOSS, menurut Nurul, karena FOSS tidak didukung oleh vendor software terbesar di dunia saat ini. Kelemahan pemasyarakatan FOSS juga akibat kebebasanya. Sehingga belum ada perusahaan besar yang promosi FOSS secara besar-besaran.

“Perlu upaya serius dan strategis dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan promosi, sosialisasi dan implemantasi FOSS secara bersama dan menyeluruh. Saya kira kebijakan Menpan harus kita wujudkan,” ujar Nurul yang mengaku di institusinya (Unsoed) juga belum seluruhnya  menerapkan FOSS.

Kepala bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Setda, Jonatan Eko Nugroho mengatakan Sosialisasi Free Open Source Software diselengarakan selama tiga hari. Hari pertama (9/3) diikuti 100 peserta dari unsur pimpinan dinas/instansi/lembaga pendidikan berlangsung di oproom Graha Adiguna. Berikutnya pada Rabu-Kamis (10-11/3) diikuti 30 tenaga tehnis TI di
lingkungan kantor Setda, berlangsung di Aula Gedung A lantai II Setda. (Hr-RSP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s